Enam Tahun Jalan, Program Citarum Wangi Dipandang Tidak berhasil

Program Citarum Wangi yang telah jalan sepanjang 6 tahun memetik kritik dan dipandang tidak berhasil. Menurut Sarana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar), program itu belum sanggup mengembalikan Sungai Citarum dari kerusakan dengan optimal.

Kualitas air Sungai Citarum sudah turun karena pencemaran kotoran peternak, sampah rumah tangga, dan sampah pabrik. Semenjak tahun 2018, Citarum mendapatkan panggilan sebagai salah satunya sungai paling terkontaminasi sedunia.

Dengan begitu, pemerintahan membuat pogram Citarum Wangi untuk selamatkan Sungai Citarum dari kerusakan. Program ini jalan berdasar Ketentuan Presiden 15 tahun 2018 mengenai Pemercepatan Pengaturan Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dan akan usai di tahun 2025.

Direktur Walhi Jawa barat, Wahyudin Iwang memandang sebelumnya ada program Citarum Wangi, ada progam lain untuk merehabilitasi Sungai Citarum dengan bujet triliunan rupiah. Tetapi, sayang, program itu pun tidak berpengaruh krusial pada rekondisi Sungai Citarum.

“Janji pemerintahan Jawa Barat jika air di Sungai Citarum dapat diminum tidak bisa dibuktikan. Lantas, sampah tidak masuk ke dalam sungai klik here pun tidak bisa dibuktikan. Janji palsu itu tidak mau kami dengar, apalagi memakai bujet fenomenal, baik APBN atau dana yang memiliki sifat hutang. Program yang telah jalan dalam waktu enam tahun ini kami kira tidak berhasil,” ungkapkan Iwang melalui ikatan teleponnya ke Greeners, Senin (20/5).

BACA JUGA: Susur Sungai dan Ambil Sampah Bersama Khatulistiwa Tanggapan Tim

Gurbernur Jawa Barat awalnya, Ridwan Kamil, menjelaskan Citarum Wangi harus memperlihatkan keberhasilan rekondisi sungai sampai 20% setiap tahunnya. Maknanya, lanjut Iwang, dalam kurun waktu 6 tahun ini seharusnya telah capai 80% kesuksesannya. Tetapi, dari berbagai bukti di atas lapangan, sasaran itu belum terwujud optimal.

“Karena, kami tetap menyaksikan banyak tempat disekitaran Sungai Citarum yang krisis. Walaupun mereka lakukan reforestasi atau penanaman bibit pohon, usaha itu tidak menangani permasalahan seutuhnya, karena penanaman tidak mereka kerjakan di tempat yang krisis. Selanjutnya, sejumlah tempat krisis di dekat Sungai Citarum tetap alami longsor dan banjir,” tambah Iwang.

Selanjutnya, bujet fenomenal yang pemerintahan gelontorkan capai triliunan rupiah untuk menyangga Program Citarum Wangi nampaknya tidak ada laporan yang terbuka dengan detil. Walau sebenarnya, public memiliki hak ketahui pemakaian bujet dalam program Citarum Wangi ini.

Menurut Iwang, program Citarum Wangi yang pemerintahan tunjukkan di gelaran World Water Komunitas kesepuluh ini pantas ditanyakan bukti kesuksesannya. Pemerintahan seharusnya harus menyaksikan bukti di atas lapangan dan buka diskusi general untuk menunjukkan keberhasilan program Citarum Wangi.

Pemerintahan Perlu Aplikasikan “Zero Tolerance Kebijakan”
Aktivis Perduli Lingkungan Jawa Barat (Pelija) Karunia Suprihat ikut juga menyorot Program Citarum Wangi. Karunia memberikan dukungan kampanye Walhi Jawa barat mengenai “Zero Tolerance Kebijakan”. Maknanya, peraturan harus pemerintahan aplikasikan secara tegas dan memberikan ancaman tanpa ada toleran ke aktor pelanggaran.

“Pemerintahan harus membuat kerjasama dengan beberapa faksi, khususnya saat membuat kesadaran atas keadaan Sungai Citarum yang bagus. Mengaku atas kekurangan yang terdapat tak berarti sebagai sebuah ketidakberhasilan, tapi dapat disimpulkan sebagai kesadaran dan loyalitas untuk selalu membenahi,” bebernya.